ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

DEFINISI HUKUM

Hukum adalah sistem terpenting rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan dalam bidang politik, ekonomi, maupun kriminalitas. Menurut Wiryono Kusumo definisi hukum ialah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang pelanggarnya akan dikenakan sanksi.

Dapat disimpulkan bahwa hukum meliputi unsur-unsur:

- Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat

- Bersifat mengikat dan memaksa

- Diadakan oleh badan-badan resmi

- Pelanggarnya dikenai sanksi tegas

PENGERTIAN EKONOMI

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Menurut M. Manualang, ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya mencapai kemakmuran.

HUKUM EKONOMI

Hukum ekonomi lahir karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hukum Ekonomi memiliki dua aspek, yakni:

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
2. Aspek pengaturan usaha-usaha hasil pembangunan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Hukum Ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi , yaitu:

• Hukum Ekonomi pembangunan, hukum yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan Indonesia.
• Hukum Ekonomi sosial, hukum yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata.

Hukum Ekonomi menganut asas sebagai berikut:

1. Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME
2. Asas manfaat
3. Asas demokrasi pancasila
4. Asas adil dan merata
5. Asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam peri kehidupan
6. Asas hukum
7. Asas kemandirian
8. Asas keuangan
9. Asas ilmu pengetahuan
10. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan keseimbangan dalam kemakmuran rakyat
11. Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
12. Asas kemandirian yang berwawasan kewarganegaraan

SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

Subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu:

- Manusia Biasa

Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Dalam pasal 1 KUH perdata menyebutkan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak bergantung pada hak-hak kenegaraan.

- Badan Hukum

Merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia.

Pengesahan badan hukum dengan cara:

1. Didirikan dengan akta notaris
2. Didaftar di kantor panitera pengadilan negeri setempat
3. Dimintakan pengesahan anggaran dasar kepada menteri kehakiman dan HAM 
4. Diumumkan dalam berita negara RI

OBJEK HUKUM

Objek hukum berdasarkan pasal 499 KUH perdata yakni benda. Benda ialah segala sesuatu yang berguan bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan para subjek hukum. Benda dapat dibedakan menjadi 2, yakni:

• Benda yang bersifat kebendaan, merupakan benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera.
• Benda yang bersifat tidak kebendaan, merupakan benda yang dapat dirasakan dengan panca indera saja, misalkan merk suatu produk.

Hukum benda merupakan bagian dari hukum kekayaan merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Jadi hak kebendaan merupakan suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda.

- Hak Nisbi

Adalah hak yang timbul karena adanya hubungan utang-piutang, sedangkan utang-piutang timbul dari perjanjian dan undang-undang.

- Hak Kebendaan Yang Bersifat Sebagai Pelunasan Utang (Hak Jaminan)

Adalah hak jaminan yang melekat kepada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan.

- Gadai

Gadai telah diatur dalam pasal 1150-1160 KUH perdata. Gadai adalah hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang.

- Hipotik

Hipotik diatur dalam pasal 1162-1232 KUH perdata. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian daripadanya bagi pelunasan suatu perutangan.

KEGIATAN EKONOMI SERTA HUKUM YANG MELANDASINYA

PASAR MODAL

Pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan saham.

Dasar Hukum Pasar Modal:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995
2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995
4. SK Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995
5. SK Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995
6. SK Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995
7. Keputusan Presiden Nomor 117/1999
8. Keputusan Presiden Nomor 120/1999
9. Keputusan Presiden Nomor 121/1999
10. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor SK 38/SK/1999

Produk-produk Yang Terdapat dalam Pasar Modal

- Saham

Saham adalah penyertaan dalam modal dasar suatu perseroan terbatas, sebagai tanda bukti penyertaan tersebut dikeluarkan surat saham/saham kolektif kepada pemegang saham. Hak—hak pemegang saham adalah deviden, suara dalam RUPS, peningkatan modal atau selisih nilai yang mungkin ada.

- Obligasi

Obligasi merupakan surat pernyataan utang dari perusahaan kepada para pemberi pinjaman, yakni para pemegang obligasi. Hak—hak pemilik obligasi adalah pembayaran bunga, pelunasan utang, peningkatan nilai modal yang mungkin ada, apabila obligasi dijual kembali.

- Reksadana

Reksadana merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan dalam investasi di pasar modal atau pasar uang. Hak –hak pemilik sertifikat obligasi adalah dividen yang dibayarkan secara berkala, peningktan nilai modal yang ada, apabila setifikat dijual kembali, hak menjual kembali kepada PT Danareksa.

Para Pelaku Pasar Modal

1. Pelaku, yakni pembeli dana/modal baik perorangan maupun kelembagaan/badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana/uangnya untuk usaha yang bersifat produktif.
2. Emiten, yakni pihak yang melakukan penawaran ummum atau perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal. Sementara itu dalam pasar modal ada dua kesempatan untuk menjadi pemodal, yakni pasar perdana dan pasar sekunder.
3. Komoditi, yakni barang yang diperjual belikan, dapat berupa bursa uang, modal, timah, karet, tembakau, minyak, emas, perkapalan, asuransi, perbankan, dan lain lain.
4. Lembaga Penunjang, yakni lembaga yang terkait dalam kegiatan pasar modal serta lembaga—lembaga swasta yang terkait sebagai profesi penunjang.
5. Investasi , yakni kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya mendapatkan sejumlah keuntungan.

Instansi Yang Terkait dalam Pasar Modal

1. Badan Pengawas pasar modal, yaitu pengelola pasar modal di bawah departemen keuangan.
2. Bursa Efek yaitu lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan pemilik modal dan yang membutuhkannya.
3. Lembaga Kliring dan Penjamin yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa.
4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu pihak yang menyelenggarakn kegiatan custodian sentral bagi bank cusstodian, perusahaan efek, dan lain—lain.

Profesi Penunjang Pasar Modal

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berhak membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.

2. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum adalah pihak yang memberikan nasihat dan pendapat dari segi hukum mengenai kewajiban yang mengikat perusahaan yang hendak go public secara hukum.

3. Akuntan Publik

Akuntan publik adalah pihak yang bertanggung jawab memberikan pendapat terhadap kewajaran kewajiban laporan keuangan perusahaan yang hendak go public dan bukan kebenaran atas laporan keuangan.

4. Perusahaan Penilai

Perusahaan penilai adalah pihak yang melakukan kegiatan penilaian kekayaan yang dimilik oleh perusaah yang hendak go public.

Larangan Dalam Pasar Modal

1. Penipuan dan manipulasi dalam kegiatan efek.
2. Perdagangan orang dalam.
3. Larangan bagi orang dalam, yaitu mempengaruhi pihak lain dan memberikan informasi terhadap pihak lain.
4. Larangan bagi pihak yang disamakan dengan orang dalam.
5. Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam.

Sanksi Terhadap Larangan

1. Sanksi administrasi, yaitu peringatan terulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan perjanjian, pembatalan pendaftaran.
2. Sanksi pidana, yaitu dikenakan pelanggaran pidana di pasar modal dan denda.

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum

http://hinokaji.wordpress.com/category/aspek-hukum-dalam-ekonomi-rangkuman/